HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 2

TATA HUKUM PERATURAN NEGARA, PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

Disusun oleh:

Erika Kesumo Anggraeni

21317962

3TB01

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

I.     TATA HUKUM PERATURAN NEGARA

  Tata hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Recht Orde" yang memiliki arti ialah susunan hukum, yang artinya memberikan tempat sebenarnya kepada hukum, yaitu dengan menyusun lebih baik dan tertib aturan hukum-aturan hukum dalam pergaulan hidup sehari-hari.

   Dalam Tata Hukum, ada aturan hukum yang berlaku. pada saat tertentu, yang disebut Hukum Positif atau Ius Constitutum, aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut dinamakan rech, atau Hukum.

  Hukum positif akan mengalami perubahan dan berkembang sebagaimana aturan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Suatu ketentuan hukum, seperti hukum positif yang tidak sesuai dengan kebutuhan wajib diganti dengan ketentuan hukum sejenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Hukum pengganti yang semula sebagai Ius Constituendum wajib berdasarkan hukum masyarakat. Hal itu supaya kelak menjadi Ius Constitutum (Hukum Positif), aturan hukum yang lama, yang semula sebagai hukum positif tidak berlaku lagi. Sementara itu hukum yang baru menjadi hukum positif, baik hukum yang lama (recht) atau hukum yang baru sebagai pengganti hukum yang lama (positif recht) kedua-duanya merupakan tata hukum atau Orden Recht.

   Kebijakan negara diperuntukkan untuk kepentingan negara. Contohnya Kebijakan Moneter Negara, kebijakan Luar Negeri, dan sebagainya. Menurut James E. Anderson, Kebijakan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

         Implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah:

1. Kebijakan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
3. Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu
4. Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandasi pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

II.     PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH

 Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah peraturan perundang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaiman mestinya. Didalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolakbelakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

 Peraturan Daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Walikota). Peraturan Daerah terdiri atas:

• Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kotadengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap  Peraturan Daerah Provinsi.

III.    PERATURAN MENGENAI HUKUM PRANATA DAN PEMBANGUNAN

1.      Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.    

  Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan diatas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

  Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.

  Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta, baik dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang perumahan dan permukiman kepada Pemerintahan Daerah.

  Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dikenakan sanksi pidana. Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

2.      Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang

• Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2.  Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
3.  Penetasan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.    Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5.   Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6.    Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
7.   Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8.   Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber-sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
9.  Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10.  Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.  Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis               yang penataan ruangnya di prioritaskan

SUMBER

• https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu004.pdf
• http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/640.pdf