HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 3

-
KRITIK DAN SARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG TATA RUANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Disusun oleh:
Erika Kesumo Anggraeni
21317962
3TB01

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

I. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

1). Bab III Pasal 12 Ayat 3 yang berisi "Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis"
Kritik : Terdapat kesalahan penggunaan kata "sedangkan" pada ayat (3) dan dirasa kurang tepat sehingga terlihat boros kalimat.
Saran : Dapat menggunakan kata penghubung lain seperti "atau" atau "dan" seperti "Penghuni rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa-menyewa dan/atau bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis".

2). Bab IV Pasal 24 Poin d yang berisi "Membanlu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanag di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah".
Kritik : Terdapat kesalahan penulisan pada kata "membanlu" yang seharusnya adalah "membantu".
Saran : Diganti/diperbaiki menjadi kata "membantu" agar pembaca tidak bingung.

II. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang

 Cukup jelas.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 4

-
Gambar
KRITIK DAN SARAN TERHADAP PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG Disusun oleh: Erika Kesumo Anggraeni 21317962 3TB01 DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN 1). BAB III Pasal 14 Ayat 1 yang berisi "Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan." Kritik:  Kalimat "Pejalan kaki atau pengguna kursi roda" dinilai kurang tepat karena pengguna jalur pedestrian bukan salah satu dari keduanya melainkan kedua jenis pengguna tersebut. Saran:    Perbaikan kalimat menjadi "pejalan kaki dan penyandang disabilitas" karena seharusnya jalur pedestrian dapat memfasilitasi penyandang disabilitas. 2).
Baca selengkapnya

Himeji Castle, Hyogo Prefecture, Japan

-
Gambar
Source: wall.alphacoders.com Istana Himeji ( bahasa Jepang : 姫路城 , Himeji-jō) adalah sebuah  istana  yang terletak di kota  Himeji ,  Prefektur Hyogo ,  Jepang . Menurut pembagian provinsi zaman dulu, istana ini terletak di Harima-no-kuni, Shikito-gun, Himeji. Istana Himeji merupakan salah satu contoh peninggalan  arsitektur  istana dari awal abad ke-17 yang paling penting. Istana Himeji selalu luput dari bahaya api peperangan dan selamat dari kejatuhan istana di tangan musuh, sehingga menara utama dan bangunan-bangunan istana lainnya masih banyak yang tersisa. Pemerintah Jepang menetapkan 8 bangunan, antara lain menara utama, menara kecil, dan Watari-yagura yang ada di dalam kompleks istana sebagai pusaka negara. Selain itu, berjenis-jenis bangunan dengan total 74 bangunan di dalam kompleks istana (27 bangunan Yagura/Watari-yagura, 15 bangunan pintu gerbang, 32 bangunan tembok) ditetapkan sebagai warisan budaya yang penting. Istana Himeji dinilai sebagai peninggalan buday
Baca selengkapnya

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 1

-
PENGERTIAN,  STRUKTUR, DAN CONTOH HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN Disusun oleh:  Erika Kesumo Anggraeni 21317962 3TB01 DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN I.     PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah” atau “Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”. Pranata adalah “system tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagi kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi”. Pembangunan adalah “proses, cara, perbuatan membangun; (infrastruktur) pembangunan prasarana”. Hukum Pranata Pembangunan merupakan peraturan resmi yang mengikat dan mengatur suatu system dan organisasi dalam proses pembangunan prasarana infrastrukt
Baca selengkapnya