HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 1

-

PENGERTIAN,  STRUKTUR, DAN CONTOH HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Disusun oleh: 
Erika Kesumo Anggraeni
21317962
3TB01

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

I.     PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah” atau “Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.

Pranata adalah “system tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagi kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi”.

Pembangunan adalah “proses, cara, perbuatan membangun; (infrastruktur) pembangunan prasarana”.

Hukum Pranata Pembangunan merupakan peraturan resmi yang mengikat dan mengatur suatu system dan organisasi dalam proses pembangunan prasarana infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan hidup.

Pranata pembangunan bidang arsitektur merupakan interaksi/hubungan antar individu/kelompok dalam kumpulan dalam kerangka mewujudkan lingkungan binaan. Interaksi ini didasarkan hubungan kontrak. Analogi dari pemahaman tersebut dalam kegiatan yang lebih detil adalah interaksi antar pemilik/perancang/pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim. Dalam kegiatannya didasarkan hubungan kontrak, dan untuk mengukur hasilnya dapat diukur melalui kriteria barang publik.

II.     STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA 
1. Legislative (MPR-DPR), pembuat produk hukum.
2. Eksekutif (Presiden-pemerintah), pelaksana perUU yang dibantu oleh kepolisian (POLRI) selaku        institusi yang berwenang melakukan penyelidikan; JAKSA yang melakukan penuntutan.
3. Yudikatif (MA-MK) sebagai lembaga penegak keadilan
4. Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia        mengadili perkara yang kasuistik.
5. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan Per UUan
6. Lawyer, pihak yang mewakili klien untuk berperkara di pengadilan, dsb.


III.     CONTOH/STUDI KASUS

Menurut Wikipedia, Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

Studi kasus:
Hotel Noor berlokasi di Jalan Madura, Bandung. Sedangkan Hotel Tune berlokasi di Jalan Sumur Bandung No. 7, Bandung. Hotel Noor dan Hotel Tune telah melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam IMB kota Bandung. Banyaknya lantai yang boleh dibangun hanyalah sebanyak 4 lantai, sedangkan yang terjadi pada praktiknya, kedua hotel tersebut membangun lebih dari yang seharusnya, dimana Hotel Noor membangun setinggi 5 lantai dan Hotel Tune membangun setinggi 6 lantai. 

Sesuai dengan PP RI No. 36 Tahun 2005 BAB IV Pasal 91 yang berisi “Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran”. 

Dan pada PP RI No. 36 Tahun 2005 BAB VII Pasal 113 ayat (1) berisi “pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administrative, berupa: 

1. Peringatan tertulis 
2. Pembatasan kegiatan pembangunan 
3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung 
5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung 
6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung 
7. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 
8. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 
9. Perintah pembongkaram bangunan gedung


SUMBER:






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 4

-
Gambar
KRITIK DAN SARAN TERHADAP PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG Disusun oleh: Erika Kesumo Anggraeni 21317962 3TB01 DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN 1). BAB III Pasal 14 Ayat 1 yang berisi "Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan." Kritik:  Kalimat "Pejalan kaki atau pengguna kursi roda" dinilai kurang tepat karena pengguna jalur pedestrian bukan salah satu dari keduanya melainkan kedua jenis pengguna tersebut. Saran:    Perbaikan kalimat menjadi "pejalan kaki dan penyandang disabilitas" karena seharusnya jalur pedestrian dapat memfasilitasi penyandang disabilitas. 2).
Baca selengkapnya

Himeji Castle, Hyogo Prefecture, Japan

-
Gambar
Source: wall.alphacoders.com Istana Himeji ( bahasa Jepang : 姫路城 , Himeji-jō) adalah sebuah  istana  yang terletak di kota  Himeji ,  Prefektur Hyogo ,  Jepang . Menurut pembagian provinsi zaman dulu, istana ini terletak di Harima-no-kuni, Shikito-gun, Himeji. Istana Himeji merupakan salah satu contoh peninggalan  arsitektur  istana dari awal abad ke-17 yang paling penting. Istana Himeji selalu luput dari bahaya api peperangan dan selamat dari kejatuhan istana di tangan musuh, sehingga menara utama dan bangunan-bangunan istana lainnya masih banyak yang tersisa. Pemerintah Jepang menetapkan 8 bangunan, antara lain menara utama, menara kecil, dan Watari-yagura yang ada di dalam kompleks istana sebagai pusaka negara. Selain itu, berjenis-jenis bangunan dengan total 74 bangunan di dalam kompleks istana (27 bangunan Yagura/Watari-yagura, 15 bangunan pintu gerbang, 32 bangunan tembok) ditetapkan sebagai warisan budaya yang penting. Istana Himeji dinilai sebagai peninggalan buday
Baca selengkapnya