HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN - 4

KRITIK DAN SARAN TERHADAP PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PRT/M/2017

TENTANG

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Disusun oleh:

Erika Kesumo Anggraeni

21317962

3TB01

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

1). BAB III Pasal 14 Ayat 1 yang berisi "Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan."
Kritik:  Kalimat "Pejalan kaki atau pengguna kursi roda" dinilai kurang tepat karena pengguna jalur pedestrian bukan salah satu dari keduanya melainkan kedua jenis pengguna tersebut.
Saran:   Perbaikan kalimat menjadi "pejalan kaki dan penyandang disabilitas" karena seharusnya jalur pedestrian dapat memfasilitasi penyandang disabilitas.

2). BAB III Pasal 15 Ayat 1 Poin c yang berisi "penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan ruang terbuka."
Kritik:  Kalimat dinilai kurang jelas
Saran:  Ditambahkan kalimat "Jembatan Penyebrangan Orang" untuk memperjelas kata "koridor"

3). BAB III Pasal 16 Ayat 2 Poin c yang berisi "keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan"
Kritik:  Kalimat dinilai kurang lengkap
Saran:  Ditambahkan kata "Keamanan" karena tingkat keamanan juga penting untuk di perhatikan

4). BAB III Pasal 17 Ayat 3 yang berisi "Pemenuhan Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
a. jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal;
b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
d. keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung "
Kritik:  Poin-poin yang disebutkan dinilai kurang lengkap
Saran:  Penambahan "jenis pengguna" karena pengguna seperti penyandang disabilitas juga harus memperoleh kemudahan

5). BAB III Pasal 40 Ayat 2 yang berisi "Perancangan dan penyediaan Taman Penitipan Anak (TPA) harus memperhatikan:
a. lokasi;
b. privasi;
c. kenyamanan;
d. kebersihan;
e. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
f. luas lantai; dan
g. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung"
Kritik:  Poin-poin yang disebutkan dinilai kurang lengkap
Saran:  Ditambahkan poin "keamanan" karena poin ini sangat penting di pertimbangkan untuk di aplikasikan pada tempat penitipan anak

6). BAB III Pasal 51 Ayat 2 yang berisi "Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:
a. fungsi Bangunan Gedung;
b. kapasitas kendaraan;
c. sirkulasi kendaraan dan gangguan terhadap Lingkungan; dan
d. pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki."
Kritik:  Poin-poin yang disebutkan dinilai kurang lengkap
Saran:  Ditambahkan poin "jenis kendaraan" karena area parkir harus di sesuaikan sesuai jenisnya

7). BAB IV Pasal 55 Ayat 9 yang berisi "Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial budaya paling sedikit meliputi:
a. sekolah dasar;
b. sekolah menengah pertama;
c. sekolah menengah atas;
d. perguruan tinggi;
e. museum;
f. gedung pameran;
g. gedung kesenian;
h. puskesmas;
i. klinik bersalin;
j. tempat praktik dokter bersama;
k. rumah sakit;
l. laboratorium (milik pemerintah); dan
m. pelayanan umum."
Kritik:  Poin-poin yang disebutkan dinilai kurang jelas
Saran:  Poin-poin yang menyebutkan mengenai fungsi sekolah, di ganti menjadi "gedung fungsi pendidikan" agar lebih singkat karena gedung pendidikan ada segala jenis seperti pendidikan musik. pendidikan tari, dan lain sebagainya.